PTUN Menyatakan Pengurusan Sah Partai Hanura Berada di Kubu Daryatmo-Sudding

INDONESIASATU.CO.ID:

Jakarta - Akhrinya selesai sudah permasalahan   dari kasus Hanura di pengadilan tata usaha negara dengan nomor pekara : 24/G/2018/PTUN-JKT, bahwanya Selasa (pagi) ,26 Juni 2018 hakim dari pengadilan tata negara telah mengabulkan  permintaan pengurusan dari Partai Hanura yang sah jatuh kepada Kubu Madya TNI (Purn) DARYATMO, S.IP selaku ketua umum dan SARIFUDDIN SUDDING, SH., MH selaku seketaris jendral.

Kami sangat senang bahwanya pengadilan tata usaha negara mengabulkan permintaan kami dan putusan tersebut juga tidak ada unsur suap menyuap, ujar Adi Warman selaku kuasa hukum Daryatmo-Sudding pada saat jumpa pers di DPP Partai Hanura, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Jumat(26/6)malam.

Pengadilan Tata usaha negara menyatakan Penetapan Nomor : 24/G/2018/PTUN.JKT tanggal 19 Maret 2018 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan Iain yang mengcabut. Juga menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat ll lntervensi tidak diterima untuk seluruhnya.

Adapun hal-hal di dalam putusan pekara ,sebagai berikut;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-O1.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH01.AH.11.01 Tahun 2018 tanggal 17 Januari 2018 tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bhakti 2015-2020;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat ll lntervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 589.000,- (lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Putusan ini sudah terang menerang dan sangat mudah untuk kita pahami , jika di perdatain ini dikatakan putusan serta merta walaupun ada banding tetap jalan jadi sangat kuat , sangat kongkrit dan berlandasan hukum, ungkap Adi Warman.

Dan jika ada yang mengatakan bahwa Bapak Sudding tidak pernah hadir di kantor DPP Hanura itu justru terbalik dan kita lihat kantor DPP Hanura yang Sah itu di Bambu Apus , disini Bapak Sudding ada sebagai SekJen sedangkan ketua umum Bapak OSO malah tidak ada , yang ada bapak Daryatmo, kata Adi Warman.

Disisi lain, Sarifuddin Sudding mengatakan jika ingin memberikan stastement itu harus dilandasi dengan landasan yang masuk akal, ujar Sudding.

SK no : 22  yang ketua umumnya OSO dan seketaris Jendralnya Sarifuddin Sudding, SH, MH telah dibatalkan oleh SK 01 tahun 2017 yang ketua umum OSO dan seketaris Jendralnya Herry Lontung Siregar yang inilah merupakan objek dari gugatan di pengadilan Tata usaha negara dan dinyatakan batal maka yang berlaku itu adalah keputusan dari munaslub, tutur Sudding.(Rik)

Index Berita